Materi Bimtek Keuangan Pemerintahan Daerah untuk Seluruh PNS di Indonesia. Bimbingan teknis bidang keuangan atau bimtek keuangan daerah sangat diperlukan bagi pemerintahan daerah yang berada diseluruh Indonesia dari sabang sampai merauke. Dengan bimtek keuangan daerah pelaksanaan otonomi diharapkan mampu menciptakan kemandirian masing-masing daerah dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang berkelanjutan sesuai APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ).
APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar mempercepat proses penyerapan untuk mewujudkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.
Salah satu penyelenggara bimtek keuangan daerah adalah Pusat Pendidikan keuangan dan Pemerintah Daerah (PPKPD) . Dengan dukungan Legitimasi dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri dan dibantu tenaga professional dan handal, Puskapemda ikut serta meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia dari berbagai kalangan masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia, dimana pendidikan yang berkualitas adalah tolak ukurnya.
BACA JUGA :
- Pelatihan, Diklat dan Bimtek Pajak Untuk Aparatur Dinas Perpajakan Seluruh Indonesia
- Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Diklat Kesehatan, Bimtek Dinas kesehatan
- Bimtek Keuangan Berbasis Akrual
- Bimtek Keuangan Bendahara SKPD
Materi Bimtek Keuangan
Berikut beberapa materi bimtek keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan keuangan dan Pemerintah Daerah (PPKPD) :
- Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
- Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2017
- Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
- Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
- Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
- Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan
Bendaharawan SKPD - Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
- Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
- Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
- Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
- Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
- Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
- Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
- Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Para peserta bimtek yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan keuangan dan Pemerintah Daerah (PPKPD) dapat menentukan materi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
