Bimtek Pedoman Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial dan Penyusunan Laporan

Bimtek Pedoman Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial dan Penyusunan Laporan atau lebih detaialnya adalah Pedoman Pemberian Bantuan Dana Hibah Dan Bansos Daerah Serta Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Beserta Penyampainnya.

Pemberian Hibah dan Bansos

Dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari bagaian keuangan daerah atau APBD, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyempurnaan dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Kami dari Lembaga Pusat Pendidikan keuangan dan Pemerintah Daerah (PPKPD ), mengundang bapak/ibu, untuk mengikuti Bimbingan Teknis Nasional ( Bimtek Keuangan ) dengan tema :

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH DAN BANSOS DAERAH SERTA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BESERTA PENYAMPAINNYA

Bimtek Pedoman Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial dan Penyusunan Laporan

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan sebagai telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD.

Kegiatan ini juga akan memberikan pemahaman kepada bendahara mengenai tindakan hukum terhadap bendahara Negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian . Karenasetiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

 

BACA JUGA :

 

Disamping itu kegiatan ini materi bimtek keuangan membahas bagaimana cara penyusunan Penyusunan LAKIP (Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah ) bertujuan untuk mengetehui tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi ,misi, dan strategis yang mengindikasikantingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkanSehubungan dengan hal tersebut diatas kami dari Lembaga Pusat Pendidikan keuangan dan Pemerintah Daerah (PPKPD ), mengundang Bapak/Ibu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan di Sekretariat Daerah dan SKPD untuk mengikuti bimbingan Teknis Nasional ( diklat keuangan) dengan Tema :

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI BENDAHARA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

Untuk informasi lebih lanjut menegenai bimtek Pedoman Pemberian Bantuan Dana Hibah Dan Bansos Daerah Serta Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Beserta Penyampainnya. dan materi bidang keuangan lainnya silahkan kunjungi website kami www.lembagadiklatpemerintahan.com

Banjar Wijaya Rental Fotocopy Fiberglass